Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menjadi salah satu narasumber dalam gelaran Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) MPR RI berkolaborasi dengan Lanskap Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) digelar di Hotel Aston TB Simatupang, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu malam (19/11/2025) pukul 18.00-21.00 WIB.
Diskusi yang mengusung tema “Peran Strategis Indonesia Dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Perdamaian Dunia” menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor, antara lain Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim dari MUI Pusat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A, anggota MPR RI Dr. H. Sukamta serta Dr. Yasmi Adriyansyah, staf OKI Jedah.
Dalam pemaparannya, Hidayat Nur Wahid atau akrab disapa HNW mengatakan Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif masih tetap relevan dan harus tetap dilanjutkan, sebagai dasar kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain.
“Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif bukan berarti netral dan tidak punya pendirian yang tegas. Politik Luar Negeri Bebas aktif berarti bebas dan merdeka untuk menentukan konsepsi nasional dalam urusan politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan-keamanan. Dan Aktif berarti punya pendirian yang aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur yaitu, Kemerdekaan, Perdamaian abadi, dan Keadilan sosial baik secara nasional maupun global yang tentunya berasal dari hati nurani sosial manusia,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam forum tersebut.
HNW menegaskan, politik bebas aktif harus ditujukan untuk mengatasi dan mengakhiri segala macam krisis, masalah maupun keruwetan yang terjadi di pelbagai kawasan dunia. Baik di Timur-Tengah dan Teluk Persia, Krisis utamanya Krisis di Suriah yang sudah berlangsung sejak 2011, Asia Pasifik, Afrika Utara, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, maupun Ketegangan antara Amerika Serikat-Uni Eropa versus Rusia dalam Krisis Crimea.
Selain itu, ia mengingatkan kembali meskipun Politik Bebas Aktif masih relevan dan harus berlanjut terus, namun perlu reaktualisasi politik luar negeri bebas aktif atas dasar dua pertimbangan. Pertama, karena sejak era Orde Baru hingga era reformasi, ada kecenderungan kebijakan luar negeri RI semakin menjauh dari prinsip Politik Luar Negeri RI yang Bebas dan Aktif.
Kedua, didorong adanya pergeseran sentra geopolitik dan persaingan global dari Atlantik ke Asia Pasifik. Yang ditandai kemunculan tiga kekuatan besar baru yang berpotensi menjadi kekuatan alternatif yaitu India, Republik Rakyat Cina dan Rusia.
“Beberapa fakta dan kenyataan lapangan yang mengemuka dalam forum diskusi yang kiranya penting menjadi perhatian adalah bahwa selama puluhan tahun usia republik kita, Indonesia ternyata mengandalkan kerjasamanya hanya pada empat negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan Cina dan beberapa negara lainnya,” jelasnya.
Hidayat melanjutkan, menyadari urgensi Indonesia untuk memainkan peran aktif sebagai penyeimbang kekuatan dunia di tengah konflik global saat ini, maka pada pelaksanaannya efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri atas dasar prinsip bebas aktif nampaknya memerlukan sinergi dan keterlibatan seluruh stakeholders kebijakan luar negeri baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat menjelma dalam kerangka konsep Diplomasi Total. (TJP)