@ G24 – Yogi Agus Salim
Rumah besar pasca reformasi tahun 1998 sering kita sebut Demokrasi. Sejak itulah, kita rakyat Indonesia bangga telah melucuti “Jubah Otoriter” dan mengganti “Jubah Demokrasi” sering diibaratkan sebagai rumah besar demokrasi.
Hajatan besar digelar 5 tahun sekali (Pemilu) DPR bersidang, media bebas bersuara. Semua atributnya lengkap. Pertanyaannya apakah rumah itu benar-benar dihuni penghuninya, atau hanya dipajang fasadnya saja?
Apakah benar demokrasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila? Sesuai dengan sila ke 4 Pancasila, “Kerakyatan yang di Pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
Inilah yang disebut “jubah demokrasi”. Jubah adalah pakaian luar. Indah, megah, terlihat dari jauh. Tapi jubah tidak menjamin kehangatan. Begitu pula demokrasi. Kita punya semua simbolnya: kotak suara, fraksi partai, ruang sidang, hingga tagar #demokrasi.
Namun, substansinya sering terasa kosong. Aspirasi rakyat dibuka saat “reses”, tapi UU tetap disahkan saat tengah malam. Kritik dilabeli “tidak nasionalis”. Partisipasi publik jadi formalitas, bukan penentu kebijakan.
Akibatnya fatal, rakyat mulai apatis. Golput naik karena merasa suara tidak didengar. Kepercayaan ke lembaga demokrasi merosot. Yang terjadi bukan lagi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, tapi “dari elite, oleh elite, untuk elite” yang dibalut jubah demokrasi agar terlihat sah.
Demokrasi sejati bukan soal seringnya pemilu atau banyaknya partai. Demokrasi hidup saat suara tukang becak di pinggir jalan punya bobot sama dengan suara pengusaha di ruang rapat. Demokrasi nyata saat proses lebih penting dari hasil, dan transparansi lebih utama dari pencitraan.
Karena itu, mari kita berhenti hanya merapikan jubahnya. Sudah saatnya kita isi rumah demokrasi itu dengan keberanian, akuntabilitas, dan rasa keadilan. Karena tanpa substansi, jubah semegah apa pun pada akhirnya hanya akan jadi kostum.
Demokrasi di Indonesia masih terlalu muda, penuh dinamika, tidak kebal terhadap infiltrasi elite global. Polarisasi politik, manipulasi informasi di media sosial, pembungkaman suara dan praktik korupsi berjaring adalah bagian dari gejala yang kita alami.
Sudah saatnya kita mendiagnosis di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang dan praktik kekuasaan otoriter. Berhenti bersikaf naif dan mulai aktif menghadang laju otoritarianisme global baik dalam pemerintahan, ekonomi maupun teknologi. Wallahu a’lam bishawab.